Pengertian OJK

Pengertian OJK – OJK memiliki kepanjangan Otoritas Jasa Keuangan. Adalah lembaga negara yang dibentuk berdasar pada UU Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Termasuk di perbankan dan lembaga keuangan lain yang menghimpun dana dari masyarakat.

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK bertanggung jawab langsung terhadap presiden.

OJK didirikan untuk menggantikan peran Bapepam-LK dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, Serta menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta untuk melindungi konsumen industri jasa keuangan.

Pengertian OJK

Tujuan didirikannya Otoritas Jasa Keuangan

Setelah kasus bank Century, pemerintah merasa perlu campur tangan untuk memberikan jaminan yang lebih menyeluruh dan lebih kuat dalam segi hukum untuk melindungi nasabah di lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat. Secara rinci ada tiga tujuan pokok didirikannya OJK yakni:

  1. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
  2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
  3. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Tugas dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan

Untuk memenuhi tujuan didirikannya OJK, maka OJK memiliki tugas. Kemudian, OJK diberi wewenang khusus untuk melaksanakan tugasnya dengan baik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

  1. kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan serta non perbankan .
  2. kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan
  3. kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Seperti yang sudah dijelaskan diatas, OJK memiliki tugas untuk mengatur dan mengawasi. Dalam praktek pengaturan dan pengawasannya, OJK diberi wewenang untuk:

Untuk melaksanakan tugas pengaturan, OJK mempunyai wewenang:

  1. menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011;
  2. menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
  3. menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
  4. menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
  5. menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
  6. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
  7. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;
  8. menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
  9. menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Untuk melaksanakan tugas pengawasan, OJK mempunyai wewenang:

  1. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
  2. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
  3. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
  4. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
  5. melakukan penunjukan pengelola statuter;
  6. menetapkan penggunaan pengelola statuter;
  7. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
  8. memberikan dan/atau mencabut:
    1. izin usaha;
    2. izin orang perseorangan;
    3. efektifnya pernyataan pendaftaran;
    4. surat tanda terdaftar;
    5. persetujuan melakukan kegiatan usaha;
    6. pengesahan;
    7. persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
    8. penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Seperti yang sudah saya katakan diatas, OJK memiliki wewenang untuk mengatur dan mengawasi lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat. Secara rinci berikut adalah daftar dari lembaga perbankan yang tergabung di OJK.

  1. Bank Central Asia (BCA)
  2. Bank Mandiri
  3. Bank Permata
  4. Bank Negara Indonesia (BNI)
  5. Bank Rakyat Indonesia (BRI)
  6. Bank OCBC NISP
  7. Bank Bukopin
  8. Bank CIMB Niaga
  9. Bank Tabungan Negara (BTN)
  10. Bank Mega
  11. Bank Danamon
  12. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN)
  13. Bank Maybank

Selain itu, OJK juga memberikan layanan secara elektronik di situs resminya, ojk.go.id berupa:

  1. e-licensing
  2. Perijinan Manajer Investasi
  3. Pelaporan Manajer Investasi
  4. Pelaporan Dana Pensiun
  5. Pelaporan Emiten (SPE)
  6. Sistem Penerimaan OJK (SIPO)
  7. Pelaporan OJK WBS
  8. Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi
  9. e-GOV OJK
  10. Pelaporan Perusahaan Efek
  11. Download Aplikasi Client D3P
  12. Perizinan Dana Pensiun
  13. e-Reporting OJK
  14. Publikasi Laporan Keuangan Perbankan
  15. Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)
  16. Sistem Informasi Ketentuang Perbankan Online

Selain layanan diatas, ada layanan lain yang bisa dilakukan secara online dan langsung datang ke jantor OJK. Kantor-kantor OJK terdiri atas enam kantor regional OJK (KROJK) dan 29 kantor OJK (KOJK) di daerah. Kantor-kantor tersebut berada di:

Kantor Regional 1; DKI Jakarta, mencakup wilayah kerja Jabodetabek, Provinsi Banten, Lampung, dan seluruh provinsi di Kalimantan. Serta kantor OJK di Kota Banjarmasin, Bandar Lampung, Pontianak, Samarinda, dan Palangkaraya.

Kantor Regional 2; mencakup wilayah kerja Provinsi Jawa Barat dengan lokasi kantor OJK di Kota Cirebon dan Tasikmalaya.

Kantor Regional 3; Surabaya, mencakup wilayah kerja Provinsi Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara. Sementara lokas kantor OJK di Denpasar, Kupang, Mataram, Malang, Kediri, dan Jember.

Kantor Regional 4; Semarang, mencakup wilayah kerja Provinsi Jawa Tengah dan DIY. Dengan lokasi kantor OJK di Kota Solo, Yogyakarta, Purwokerto, dan Tegal.

Kantor Regional 5; Medan, mencakup wilayah kerja Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Riau, Jambi, Bengkulu, dan Kepulauan Riau. Dengan lokasi kantor OJK di Kota Banda Aceh, Padang, Batam, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, dan Palembang.

Kantor Regional 6; Makassar, mencakup wilayah kerja seluruh provinsi di Sulawesi, Maluku, dan Papua. Dengan lokasi kantor OJK di Kota Jayapura, Ambon, Manado, Palu, dan Kendari.

Terima kasih telah membaca artikel Pengertian OJK ini. Semoga dengan adanya artikel ini kita semakin kritis terhadap lembaga keuangan dimana kita menginvestasikan uang yang kita dapat dengan jerih payah. Dengan adanya OJK maka akan ada lembaga negara yang siap membantu jika kita menemui masalah didalam lembaga keuangan. Selain itu, dengan adanya OJK kita akan mendapat jaminan keamanan jika kita menabung atau berinvestasi di bank yang terdaftar di OJK. Selamat menabung dan berinvestasi!

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *